Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay foto : Arief/mr

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan defisit anggaran BPJS Kesehatan pada tahun 2018. Menurut Saleh, BPJS Kesehatan setiap tahunnya terus mengalami defisit keuangan. Dari laporan Menteri Kesehatan (Menkes) tahun 2017, BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp9 triliun.

Demikian dikatakannya usai memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Bupati Jember dan BPJS Kesehatan Provinsi Jawa timur di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Senin (30/7/2018).

“Defisit 2018 belum dilaporkan. Dari laporan 2017 yang kita anggarkan sebesar Rp25 triliun. Bulan September lalu Menteri Kesehatan sudah melaporkan kepada kita ada defisit sekitar Rp9 triliun. Berarti ada Rp34 triliun anggaran BPJS Kesehatan untuk biaya mereka yang memperoleh kartu BPJS Kesehatan gratis,” kata Saleh.

Politisi PAN itu menambahkan, harus ada kearifan dari pemerintah, BPJS Kesehatan, serta masyarakat untuk sama-sama berpikir, jangan sampai terjadi defisit. Sehingga pemerintah tetap melangsungkan BPJS kesehatan ini.

“Program BPJS ini sangat dibutuhkan bahkan lebih penting dari infrastruktur. Kalau infrastruktur hanya orang tertentu yang menggunakannya. Tetapi kalau BPJS Kesehatan, orang miskin dan orang kaya semua membutuhkan. Oleh karena itu harus kita pertahankan,” tegas Saleh.

Terkait pelayanan BPJS Kesehatan kepada pesertanya, politisi dapil Sumut itu menambahkan, yang paling penting untuk diperhatikan adalah pendataan peserta BPJS Kesehatan harus divalidasi, agar tepat sasaran.

“Dalam pantauan kita, bahwa data penerima BPJS Kesehatan yang gratis ada sebagian tidak valid. Karena ada orang yang kelihatannya mampu, justru dapat gratis. Sebaliknya ada orang yang tidak mampu, malah tidak dapat. Ini berarti ada sesuatu yang salah dalam BPJS Kesehatan itu,” tutup Saleh. (afr/sf)